No.

Lembaga Mitra

Tingkat 1)

Judul Kegiatan Kerjasama

2)

Manfaat bagi PS yang

Diakreditasi

Waktu dan Durasi

Bukti Kerjasama

3)

Interna- sional

Nasi- onal

Wilayah/ Lokal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Direktorat Pendidikan Tinggi

 

ü   

 

Dana Hibah Penelitian tentang Pengembangan Bahan Ajar Sejarah berbasis budaya Maritim di SMA

Pengembangan Program Studi dalam bidang  peneltian terutama kemampuan dosen berkolaborasi dengan guru  

1 tahun (2018)

Kontrak penelitian

2

Direktorat Pendidikan Tinggi

 

ü   

 

Penugasan Dosen Sekolah (PDS) di PT

Hasil penelitian meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pola pembelajaran di sekolah dan diterapkan  di Program Studi

2019 (Maret-Mei 2019)

Surat Tugas, Laporan hasil Penelitian

3

Museum Negeri NTB

  

ü   

Pameran Koleksi Peninggalan Pahlawan Nasional

Sebagai Media Pembelajaran Sejarah bagi Mahasiswa

2019

Berita Acara dan Laporan Kegiatan

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

  

ü   

PPL

Praktek Pembejaran nyata di sekolah

2018 – sekarang

Berita Acara, MoU dan Laporan Kegiatan

5

Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Seluruh Indonesia (P3SI)

 

ü   

 

Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengembangkan Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah

5 tahun

Link kerjasama, link youtube, Berita Acara

6

Rinjani-Lombok Geopark

ü   

  

pengembangan , pengelolaan taman bumi pada pilar : edukasi, konservasi dan ekonomi

pengembangan wisata sejarah lokal

1 tahun

MoU

7

Dinas pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa

  

ü   

penyelenggaraan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa, posyandu keluarga, badan usaha milik desa dan aparatur desa di NTB

penguatan kuliah kerja lapangan untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (PKM)

5 tahun

MoU

8

        
Keterangan:

1) Beri tanda V pada kolom yang sesuai.

2) Diisi dengan judul kegiatan kerjasama yang sudah terimplementasikan, melibatkan sumber daya UPPS dan memberikan manfaat bagi Program Studi yang diakreditasi.

3) Bukti kerjasama dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.